Wacana Penghapusan Ujian Nasional

(Ilustrasi : google.com)

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003). Untuk mengetahui tingkat ketercapaian proses pembelajaran perlu dilakukan evaluasi guna mengetahui kekurangan dalam proses pembelajaran sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan. Salah satu alat evaluasi yang digunakan di Indonesia adalah Ujian Nasional (UN).

Dalam Prosedur Operasional Standar dijelaskan bahwa UN diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan. UN ini beberapa kali mengalami perubahan istilah, kriteria kelulusan serta tujuan pelaksanaannya. Sebelumnya, UN merupakan satu-satunya penentu kelulusan peserta didik namun mulai tahun 2011 UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Saat ini, kriteria kelulusan peserta didik terdiri dari 60% nilai UN ditambah 40% nilai Sekolah/Madrasah.

Kebijakan Pendidikan termasuk UN berubah-ubah seiring pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, dalam berbagai wawancara menjelaskan bahwa penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerisasi), dan penguatan Pendidikan karakter.

Dalam kebijakan tersebut setidaknya ada dua hal yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu kemampuan berpikir kritis dan pendidikan karakter. Siswa tidak hanya diajarkan untuk bisa menjawab soal namun juga harus mampu berpikir kritis. Selain itu pendidikan karakter menjadi kunci keberhasilan pendidikan karena tidak hanya kecerdasan kognitif, peserta didik juga harus memahami dan  menerapkan nilai-nilai etika.

wacana penghapusan UN menimbulkan berbagai reaksi di lingkungan masyarakat. Banyak yang mendukung wacana tersebut, namun tidak sedikit pula yang tidak setuju apabila UN dihapuskan. Sisi negatif (kontra) dari penghapusan UN adalah motivasi belajar siswa menurun. Selama ini pelaksanaan UN menjadi ajang siswa untuk semangat belajar dan memiliki target untuk lulus UN dengan nilai yang maksimal. Apabila UN dihapuskan, siswa akan menganggap bahwa belajar bukan hal yang penting karena UN sudah dihapuskan.

(Ilustrasi : google.com)

Sisi positif (pro) apabila UN dihapuskan antara lain beban psikologis siswa, guru, dan orang tua berkurang. Selama ini UN tidak hanya menjadi tekanan bagi siswa namun juga bagi guru dan orang tua. Guru dan orang tua merasa takut apabila siswa/anaknya tidak dapat mencapai nilai minimal dari kriteria UN yang menyebabkan ketidaklulusan. Selain itu, banyak efek negatif dari pelaksanaan UN seperti ketidakjujuran yang dilakukan di sekolah yaitu guru yang bekerja sama untuk memberikan jawaban kepada siswa karena takut siswanya tidak bisa menjawab soal UN. Ketidakjujuran yang dilakukan oleh guru akan terekam dalam ingatan dan merusak karakter peserta didik.

Pada akhirnya, selalu ada pro dan kontra pada suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan persiapan yang matang agar pada saat kebijakan penghapusan UN diterapkan dan digantikan dengan program yang baru benar-benar sudah matang sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari penghapusan UN. Dukungan dari orang tua sangat penting mengingat keberhasilan tujuan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh siswa dan guru namun juga orang tua yang mendukung dan mendoakan keberhasilan anaknya agar dapat mengikuti setiap proses pembelajaran di sekolah.

leave a reply