Keputusan Dirjen GTK Nomor : 19732/B.B1.3/HK/2018
3 October 2018
Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Prov. Jabar, Banten dan DKI
9 October 2018

Sekilas tentang SPMI

A. Sekilas tentang SPMI


Sistem pendidikan nasional yang didefinisikan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 adalah kesluruhan kompponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu uuntuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi ataumelampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Setiap satuan pendidikan beserta seluruh komponen di dalamnya memiliki tanggung jawab dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatanyang melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan (whole school approach) untuk bersama-sama memiliki budaya mutu. Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). 

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 poin 24 menyatakan bahwa :

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis departemen yang berkedudukan di provinsi danbertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.


Dengan merujuk pada tupoksi LPMPJawa Barat yaitu salah satunya adalah fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, maka LPMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten perlu memegang tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini untuk memastikan bahwa program sistem penjaminan mutu internal sekolah dipergunakan untuk tujuan peningkatan mutu pendidikan. Mengingat banyaknya jumlah satuan pendidikan yang harus dipastikan keterlaksanaan penjaminan mutu internalnya sementara kapasitas LPMP sangat terbatas, maka perlu ditetapkan sekolah model di setiap kabupaten/kota untuk setiap jenjang. Sekolah model inilah yang pada akhirnya menjadi gugus-gugus mutu yang bisa dijadikan pagu sekolah lain di sekitarnya dalam melakukan proses penjaminan mutu internal.

B. Maksud dan Tujuan


Maksud dari pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Tujuan pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah untuk pengmbangan :

  • Percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri.
  • Pola pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah hingga seluruh sekolah mampu menerapkan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019.

C. Hasil 


Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah :

  • Sekolah menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri;
  • Sekolah meningkatkan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan;
  • Sekolah berbudaya mutu.