Sejarah LPMP Jabar

Sejarah LPMP Jawa Barat


Sekilas LPMP Jawa Barat


Balai Penataran Guru Bandung pada awal berdirinya diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0116/O/1977 tanggal 23 April 1977 tentang Tata Kerja Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Regional. Selanjutnya melalui Keputusan Mendikbud Nomor 0181/O/1979 tanggal 20 Agustus 1979 Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Regional diubah menjadi Balai Penataran Guru. Struktur organisasi BPG saat itu diatur menurut Keputusan Mendikbud Nomor 0203/O/1978 tanggal 23 Juli 1978, yang susunan organisasinya belum mencerminkan lembaga penataran karena belum tampak adanya tenaga fungsional. Dalam perkembangan selanjutnya, fungsi dan peranan BPG Bandung semakin meningkat setelah terbit Keputusan Mendikbud Nomor 024/O/1991 tenggal 2 Mei 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Penataran Guru yang didalamnya memuat pula jabatan struktural dan fungsionalnya dalam BPG.

Selanjutnya Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003 sebagai lembaga yang bertujuan agar pelaksanaan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan standar, norma, kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 07 tahun 2007. Sebelum keputusan tersebut terbit bernama Balai Penataran Guru (BPG) Bandung dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat (LPMP) Jawa Barat. Secara geografis LPMP Jawa Barat berlokasi di Jl. Raya Batujajar Km. 2 No. 90 Padalarang - Bandung Barat dengan areal tanah seluas 24.534 m2.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional melakukan restrukturisasi dan refungsionalisasi BPG Bandung dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat. Pembentukan LPMP Jawa Barat ini bertujuan agar pelaksanaan pendidikan di Jawa Barat sesuai dengan standar, norma, kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat di bawah Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Linimasa LPMP Jawa Barat

  • 1980

    Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat berasal dari Balai Penataran Guru (BPG) Bandung yang merupakan Unit Pelaksana Tekniks (UPT) Pusat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (saat ini Kementerian Pendidikan Nasional), dan berada di bawah koordinasi serta pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan SK Mendiknas Nomor 0240a/O tahun 1991. Sejarah BPG sendiri dimulai dengan pembebasan lahan seluas 2,35 hektare yang berada di kawasan Batujajar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, dengan sertifikat tanah nomor 0.12.01.10.1.00005 tahun 1981.
  • 1982

    Tahun 1982 Kepala PPPG (Pusat Pengembangan Penataran Guru) IPA --saat ini bernama Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK)-- Drs. Djufri Padma Winata, yang diberi tugas oleh Kepala Kantor Wilayah sebagai cerektaker Kepala BPG, mulai mendirikan bangunan pertama yang digunakan sebagai ruang makan dan tempat pembangkit listrik (diesel) karena belum ada listrik PLN.
  • 1983

    Pada tahun 1983 bangunan tersebut ditambah dengan satu buah gedung Tata Laksana dan satu buah asrama penataran, yang dapat menampung 40 orang. Pada tahun yang sama telah dimulai rekrutmen pegawai BPG yang terdiri dari 6 orang karyawan PPPG IPA sebagai tenaga pelaksana teknis administratif.
  • 1985

    Pada tahun 1985 Balai Penataran Guru (BPG) Bandung mulai memiliki satu orang kepala dengan jabatan eselon 3B yaitu Drs. R.H. Ahmad Sunarya dan dibantu oleh para pejabat eselon 4B yang terdiri dari Kepala Seksi Evaluasi Program Machfud Adi Saputra, BA, Kepala Seksi Pelaksanaan Program Drs. Odjo Kartidjo, satu orang Kepala Seksi Perencanaan Program yaitu Dra. Tati Sumiati dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Drs. H. Mansyur Husein (saat ini telah meninggal dunia). Sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1992, Balai Penataran Guru Bandung mempunyai pejabat eselon 3B satu orang dan eselon 4B tiga orang. Namun, dengan adanya SK Mendikbud Nomor 0204a/O/1991, mulai tahun 1992 seluruh BPG di 27 provinsi di Indonesia saat itu merampingkan jabatan strukturalnya dari lima orang menjadi hanya tiga orang saja, yang terdiri dari satu kepala dengan eselon tetap 3B dan dua orang pejabat eselon 4B yang terdiri dari satu Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan satu Kepala Sub Bagian Bag Tata Usaha.
  • 2000

    Tanggal 24 April 2000 dilakukan pergantian jabatan Kepala Balai Penataran Guru Bandung dari Drs. H. Ahmad Sadikin.,M.Ed. kepada Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung, Dra. Hj. Teriska. R. Setiawan Dipl. TESOL., M.Ed., berdasarkan SK Mendiknas No. 25889/A2.I.2/KP/2000. Pada tanggal 26-20 Juni 2000, diselenggarakan rapat koordinasi kepala BPG seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut BPG Bandung mendapat kesempatan untuk menjadi tempat rapat koordinasi yang dilanjutkan di PPPG pertanian Cianjur. Peluang yang baik ini digunakan oleh Balai Penataran Guru Bandung untuk menyampaikan keinginan perubahan berdasarkan analisis masalah otonomi daerah dan peran BPG yang dibatasi oleh kewenamgan TKPD Kanwil sebagai tim kerja penilai daerah. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Ir. Indra Djati Sidi, Ph.D pada saat itu menyambut dengan baik dan menyampaikan arahan yang seharusnya dapat dilakukan segera oleh BPG-BPG dan Direktorat Tenaga Kependidikan, mengenai perlunya suatu konsep perubahan tugas pokok dan fungsi yang lebih baik di masa yang akan datang dan harus segera diupayakan gagasan menjadi satu konsep yang utuh agar BPG bisa menjadi pusat pengembangan pendidikan di daerah.
  • 2001

    Pada akhir Mei 2001, disusun rencana strategis BPG Bandung dengan bantuan konsultan pendidikan lembaga yaitu Drs. Winarno., M.Sc, seorang widyaiswara dari PPPG Matematika Yogyakarta. Renstra ini merupakan dokumen pertama yang sangat penting bagi perubahan awal BPG dimana di dalamnya di tulis visi, misi dan strategi BPG mulai tahun 2001-2005. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan di bidang pendidikan, BPG pun mulai menyiapkan diri untuk dapat lebih berperan secara eksis dalam upaya peningkatkan mutu pendidikan khususnya di Jawa Barat dan di Indonesia pada umumnya melalui berbagai pengkajian, sosialisasi dalam bentuk workshop, seminar baik di tingkat provinsi maupun nasional.
  • 2002 - 2003

    Pada tahun 2002 Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara menentukan bahwa untuk menetapkan 26 BPG dan 5 BPKB sebagai UPT pusat, diperlukan terlebih dahulu langkah untuk menganalisis dan mengevaluasi lembaga-lembaga tersebut, serta diperlukan opini dan rekomendasi tertulis dari para kepala dinas provinsi kabupaten dan kota, mengenai hal tersebut. Pada tanggal 22 Juli 2002, tim evaluasi Menpan yang didampingi oleh satu orang Kepala Sub Direktorat mengunjungi Balai Penataran Guru Bandung. Kepala BPG, Kasubdit Standardisasi, serta Kepala BPKB selanjutnya mengadakan rapat pembahasan mengenai persetujuan dinas provinsi terhadap persiapan BPG tetap manjadi UPT Pusat di kantor Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 4 Juli terbit SK Mendiknas Nomor 87/O/2003 mengenai pendirian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) termasuk yang berada di Jawa Barat. Selanjutnya, pada saat PPPG IPA menyelenggarakan raker bagi Kepala BPG seluruh Indonesia tersebut, BPG Bandung mengadakan koordinasi dengan Direktorat Tenaga Kependidikan dalam rangka persiapan peresmian LPMP di PPPG IPA Bandung. Tanggal 21 Juli 2003, dilakukan peresmian LPMP Jawa Barat dan LPMP seluruh Indonesia dengan ditandatanganinya prasasti oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Aula PPPG IPA dengan disaksikan oleh Direktur Tenaga Kependidikan, Kepala PPPG IPA, Kepala PPPG Teknologi Bandung, Kepala PPPG Tertulis, Kasubdit Lemdiklat Tendik, Kepala BPG seluruh Indonesia, Kepala Seksi Pelnis BPG seluruh Indonesia, Koordinator Widyaswara BPG seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia. Dengan mengacu kepada surat Mendiknas tersebut, maka di masa yang akan datang LPMP perlu lebih di tingkatkan peranan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan juga perlu di tingkatakan eselonisasinya agar tidak mengalami hambatan psikologis dan juga politis dalam mengkoordinasikan kebijakan pusat ke daerah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
  • 2004-2005

    Pada tanggal 5 Januari 2004 dilakukan pelantikan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Seluruh Indonesia, yang dilakukan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Dr. Indra Jati Sidi. Pada tahun 2005 LPMP Jawa Barat melakukan kunjungan ke Politeknik Swiss Bandung. Kunjungan ini dalam rangka benchmark ISO 9001:2000.
  • 2006-2007

    Pada tahun 2006 LPMP Jawa Barat mendapat kunjungan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF dalam kegiatan PAKEM di SDN Ciampel. Dalam tahun ini juga, LPMP Jawa Barat menjadi peserta Pameran Pendidikan Nasional di gedung Senayan Kompleks Depdiknas. Pada tahun 2007 ada beberapa kegiatan yang dilakukan LPMP Jawa Barat, antara lain Audit ISO 9001:2000 (Survilance Audit External) oleh Sucofindo; Acara Kebersamaan seluruh pegawai LPMP Jabar di Sariater Lembah Sarimas-Subang; Kegiatan Diklat Prajabatan Gol I,II dan III di LPMP Jabar dengan peserta dari PPPPTK IPA/ PPPPTK Pertanian Cianjur/ PMTK BMTI/ PPPPTK TK & PLB/BP-PLSP/Unpad/ITB/UPI/Polban/Polman; Kemudian menerima kunjungan kerja dari KKG Pemda Batam; Menerima kunjungan kerja mahasiswa Universitas Siliwangi yang mendapatkan bantuan dana beasiswa dari LPMP Jabar; Pelaksanaan MoU antara LPMP Jabar dengan Pemerintah Kota Banjar tentang Peningkatan Mutu Pendidikan; Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup; Pelaksanaan Rakor Guru Bantu; serta pelaksanaan Seminar Guru Berprestasi. Pada tahun 2007 juga Drs. H. Totoh Santosa dilantik menjadi Kepala LPMP Jawa Barat.
  • 2008-2009

    Pada tahun 2008 dilaksanakan beberapa kegiatan utama yaitu kegiatan BERMUTU di Kabupaten Sumedang; Kegiatan DCT Program BERMUTU di Ciater-Subang, Diklat Satpam (Satuan Pengamanan) Internal LPMP Jabar; HUT Guru Nasional, HUT RI, Kunjungan Mendiknas ke Jawa Barat dalam inspeksi mendadak (sidak) Ujian Nasional; Penyerahan medali Porseni Guru Tingkat Nasional; Porseni PMPTK (LPMP se-Jawa dan Bali di Semarang); Menjadi peserta Pameran Pendidikan Nasional di Kompleks Senayan Depdiknas; Diklat Prajabatan Gol I & II; Pelaksanaan seleksi calon Kepala Sekolah di Kabupaten Indramayu; Seminar Internasional di Manson Pine Hotel; Uji Sertifikasi Barang dan Jasa di LPMP Jawa Barat; Uji Kompetensi Guru di wilayah Kabupaten Indramayu; Pelaksanaan HUT RI; Workshop Terpadu PMPTK di Puri Khatulistiwa Hotel–Sumedang. Sementara pada tahun 2009 dilaksanakan beberapa kegiatan utama, yaitu Sosialisasi 100 hari kerja Mendiknas di Jawa Barat; Audit Mutu Internal ISO 9001:2008; Rapat Terpadu Peningkatan Mutu Pendidikan Jawa Barat di Cipanas Garut; Pelaksanaan kegiatan Diklat Gurdacil ICT di Sarimas Ciater Subang; HUT RI; Kebersamaan seluruh pegawai LPMP Jabar di Pangandaran; Penilaian proposal Program BERMUTU di Karangsetra Bandung; Pelaksanaan Diklat KTSP 26 kabupaten/kota; Porseni PMPTK di Lombok (se-Jawa Bali/Kaltim/Kalsel); Pelatihan Master Trainer di Hotel Aston Tropicana Bandung; Kunjungan Kepala LPMP Jabar dalam kegiatan MGMP ICT Gurdacil-Kabupaten Ciamis; MoU dengan Uninus; menjadi peserta Pameran Pendidikan Nasional di Kompleks Depdiknas; menerima kunjungan Survilance Audit SMM ISO 9001:2008; sosialisasi UU BHP dan Wajar Dikdas tentang pendidikan gratis 9 tahun; serta menerima kunjungan pejabat Wordbank ke KKG di Kabupaten Sumedang.