SOSIALISASI PMP

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Sosialisasi PMP


Kegiatan Sosialisasi PMP dilaksankan di LPMP Jawa Barat pada tanggal 13 - 16 Maret 2018, peserta yang hadir sebanyak 32 orang berasal dari Pejabat yang menangani Penjaminan Mutu di 27 Kab/Kota dan 13 Cabang Dinas Wilayah se Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari kegiatan ini diantaranya adalah untuk menyamakan persepsi terkait optimalisasi peran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan di Daerah dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut untuk mengimplementasikannya. Pada kegiatan ini di bahas pula Strategi Pelaksanaan PMP tahun 2018 serta aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan yang disampaikan oleh narasumber dari Satgas PMP Kemdikbud yaitu Dr. M. Rifan dan Jefri F. Haloho, ST, MM.

Kegiatan Sosialisasi SPMP di LPMP Jawa Barat dilaksanakan dengan mengundang seluruh perwakilan TPMPD di setiap kab/kota atau cabang dinas dan dinas pendidikan propinsi, Kegiatan Sosialisasi diarahkan pada penyamaan persepsi dan evaluasi mengenai perkembangan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) di daerah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa amanat UU no 20 tentang Sisdiknas telah mengamanahkan semua selaku pemangku kepentingan terkait bidang pendidikan untuk memastikan bahwa sekolah dapat memberikan layanan bermutu bagi semua warga.

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Namun Implementasi SPMI tidak terlepas dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan stakeholder di luar satuan pendidikan. Sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidkan (SPMP), SPME salah satunya dilakukan melalui kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan yakni pengumpulan data capaian delapan standar nasional pendidikan (SNP) dari semua satuan pendidikan dengan menggunakan instrument PMP yang disediakan dalam aplikasi DAPODIKDASMEN.

LPMP sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dan wewenang diantaranya sebagai berikut: memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah kerjanya; dan melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPMI Dikdasmen di wilayah kerjanya. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi SPMP ini menjadi satu wadah dalam mengoptimalkan tugas dan wewenang LPMP sekaligus memaksimalkan peran dalam mengawal implementasi penjaminan mutu pendidikan di wilayah propinsi Jawa Barat.

Beberapa catatan dalam sosialisasi SPMP ini antara lain:
1. Secara umum setiap daerah kab/kota telah mengevaluasi peran TPMPD di tahun 2017 secara bervariasi. Beberapa TPMPD di tingkat Kab/kota telah memperlihatkan peran aktifnya terhadap implementasi SPMP, sebagian yang lain masih mengidentifikasi gagasan dan menyusun perencanaan dan sebagian lagi baru akan melangkah.
2. Semua Peserta Sosialisasi siap untuk mensosialisasikan SPMP secara berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya masing-masing.
3. Semua Peserta Sosialisasi akan melaksanakan koordinasi dengan semua anggota TPMPD yang lainnya sesuai dengan SK yang masih berlaku, untuk selanjutnya menyusun program kegiatan (Rencana Aksi TPMPD) dan mengusulkan anggaran terkait implementasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dalam mencapai atau melampui 8 SNP.
4. Peserta sepakat bahwa indicator minimal kinerja TPMPD untuk tahun 2018 adalah mendorong dan mengupayakan semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk mengisi data dan capaian mutunya melalui aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan (SPME) serta melakukan monev/supervise dan Fasilitasi pada sekolah model (SPMI).
5. Merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi untuk melakukan capacity building kepada seluruh pengawas pembina satuan pendidikan terkait SPMP (SPME, dan SPMI) sehingga dapat mensosialisasikannya ke seluruh satuan pendidikan di wilayah masing-masing.
6. Merekomendasikan kepada Pemerintah daerah untuk segera membentuk/mereviu TPMPD dalam SK tersendiri untuk tingkat Propinsi dan keterkaitannya secara struktur atau fungsi dengan Kantor Cabang Dinas agar implementasi SPMP untuk jenjang SMA dan SMK (Termasuk SLB) dapat diakselerasi dengan cepat sesuai dengan RPJM Kementrian.
7. LPMP dalam waktu dekat akan melakukan bimtek SPME dan SPMI kepada TPMPD (sesuai SK) sehingga diharapkan peserta yang dating adalah peserta yang masuk dalam keanggotaan TPMPD sesuai SK.

Semua perwakilan TPMPD di daerah dalam kegiatan ini telah menyusun rencana aksi Fasilitasi dan supervise Implementasi SPMP di masing-masing wilayahnya dengan selalu berkoordinasi dengan LPMP sehingga akselerasi penjaminan mutu di wilayah propinsi jawa barat menjadi lebih optimal.

Dokumen Hasil dan Evaluasi Pemetaan Mutu pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2017 terdapat pada tautan di bawah ini :