Model SPMP
9 October 2018
Rakor Renstra LPMP Jawa Barat
9 October 2018

Pelaksanaan Kegiatan SPMI

A. Mekanisme Pelaksanaan


Sistem pendidikan nasional yang didefinisikan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 adalah kesluruhan kompponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu uuntuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi ataumelampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Setiap satuan pendidikan beserta seluruh komponen di dalamnya memiliki tanggung jawab dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatanyang melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan (whole school approach) untuk bersama-sama memiliki budaya mutu. Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). 

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 poin 24 menyatakan bahwa :

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis departemen yang berkedudukan di provinsi danbertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.


Dengan merujuk pada tupoksi LPMPJawa Barat yaitu salah satunya adalah fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, maka LPMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten perlu memegang tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini untuk memastikan bahwa program sistem penjaminan mutu internal sekolah dipergunakan untuk tujuan peningkatan mutu pendidikan. Mengingat banyaknya jumlah satuan pendidikan yang harus dipastikan keterlaksanaan penjaminan mutu internalnya sementara kapasitas LPMP sangat terbatas, maka perlu ditetapkan sekolah model di setiap kabupaten/kota untuk setiap jenjang. Sekolah model inilah yang pada akhirnya menjadi gugus-gugus mutu yang bisa dijadikan pagu sekolah lain di sekitarnya dalam melakukan proses penjaminan mutu internal.

B. Pelaksanaan Kegiatan


  • Model SPMP LPMP Jawa Barat diawali dengan verifikasi dan validasi terhadap hasil pemetaan mutu kegiatan PMP tahun sebelumnya. Hasil verifikasi dan validasi adalah terpilihnya sekolah-sekolah model yang akan melaksanakan SPMI.
  • Sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah model SPMI harus  melaksanakan seiklus SPMI, yaitu : Pemetaan Mutu; Perencanaan Pemenuhan Mutu; Pelaksanaan Pemeneuhan Mutu; Monitoring dan Evaluasi Program Pemenuhan Mutu; dan Penyusunan Strategi Peningkatan Mutu.
  • Setiap kegiatan mulai dari tahapan input hingga outcome akan di awasi dan dikendalikan mutunya oleh LPMP, dan/atau TPMPD, dan/atau Dikdasmen. Peran untuk setiap pelaksana pengawas dan pengendali mutu akan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.


Rincian dari setiap tahapan kegiatan adalah sebagai berikut :

Indikator Input dan Proses :

  • Meningkatnya kemampuan satuan pendidikan dalam menjalankan siklus Penjaminan Mutu Pendidikan.
  • Adanya kebijakan dan implementasi kebijakan yang mengacu pada SPMP.
  • Meningkatnya kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan rencana pemenuhan mutu yang disusun.
  • Meningkatnya kemampuan untuk memonitor dan mengevaluasi mekanisme yang telah dilakukan.